PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, menyoroti keras pola pelaksanaan rehabilitasi daerah aliran sungai (rehab DAS) oleh PT Asmin Barabronang (ABB) di Katunjung, Kapuas Hulu. Meski telah beroperasi dan menanam selama hampir 10 tahun, ia menilai kontribusi ABB terhadap pemberdayaan masyarakat lokal nihil.
“Dengan keberadaan mereka selama satu dekade, seharusnya sudah ada persemaian mandiri besar di Katunjung, bukan hanya untuk kebutuhan ABB, tapi juga untuk daerah lain. Faktanya? Nol besar,” tegas Bambang saat ditemui diruang komisi DPRD Kalteng, Selasa 15 Juli 2025.
Menurutnya, PT ABB yang memiliki kewajiban reboisasi justru lebih mengandalkan vendor dan kontraktor dari luar untuk pengadaan bibit dan tenaga kerja. Padahal, banyak pekerjaan yang bisa melibatkan masyarakat lokal mulai dari pembuatan bibit, penyemaian di polybag, penanaman, hingga pemeliharaan bibit sampai tahun ketiga.
“Fakta di lapangan, masyarakat hanya jadi penonton. Padahal ibu-ibu dan bapak-bapak di desa bisa diberdayakan, diberi polybag, menyemai bibit, dan hasilnya dibeli perusahaan. Itu akan memberi penghasilan dan dampak ekonomi nyata. Tapi ABB tidak melakukan itu,” katanya.
Bambang juga mempertanyakan klaim perusahaan yang menyebut telah menanam ribuan hektare. Menurut, jika benar ribuan hektare sudah ditanam, seharusnya di Katunjung sudah berdiri persemaian lokal yang melibatkan warga. Namun, yang ia temui di lapangan hanyalah proyek-proyek sesaat, tanpa efek jangka panjang bagi masyarakat.
“Sekarang bibit didatangkan dari Banjar atau Jawa. Secara kualitas, bibit dari luar itu belum tentu cocok dengan karakter tanah Katunjung. Kalau masyarakat diberdayakan, mereka bisa cari bibit dari hutan sekitar, menyemai sendiri, sehingga tanaman lebih adaptif. Tapi ABB malah pakai vendor yang cari tenaga kerja murah dari luar,” ujarnya.
Bambang menilai pola yang dijalankan ABB murni “business to business”, hanya mengejar target tanam tanpa melihat sisi kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat. Bahkan, masyarakat setempat yang ia temui saat reses mengaku hanya sekali-sekali dilibatkan, itu pun hanya untuk menanam secara proyek.
“Pagi-pagi warga hanya nongkrong di depan rumah. Coba kalau mereka diberi polybag, pasti ada kesibukan. Kalau benar sudah ribuan hektare ditanam, bibitnya dari mana? Kenapa masyarakat tidak dilibatkan? Itu yang saya pertanyakan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, pola seperti ini tidak boleh terus berlanjut. Semua perusahaan yang memiliki kewajiban rehab DAS, baik tambang maupun perkebunan, harus melibatkan masyarakat lokal secara nyata, bukan sekadar formalitas.
“Silakan saja mereka mengklaim sudah ribuan hektare, tapi dampaknya ke masyarakat mana? Seharusnya tiap rumah punya persemaian sendiri, tiap pagi sore ada kesibukan. Tapi yang ada sekarang hanya vendor, bibit dari luar, dan masyarakat tetap miskin,” tandasnya.
Bambang berharap ke depan, perusahaan seperti ABB mengevaluasi pola kerja mereka. Pelibatan masyarakat bukan hanya soal kewajiban sosial, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi warga sekaligus memastikan bibit yang digunakan lebih sesuai dengan kondisi lahan. “Ini peringatan bagi semua perusahaan. Jangan hanya mengejar target tanam, tapi abaikan masyarakat. Pelibatan masyarakat itu kunci,” pungkasnya.
