PALANGKA RAYA – Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kalimantan Tengah, Pipit Setyorini menyampaikan, sejumlah catatan penting terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Tengah. Fraksi PKB meminta, agar proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) disusun lebih realistis dan konservatif, untuk menghindari overestimasi yang berisiko menyebabkan defisit anggaran yang tinggi.
“Kami meminta agar proyeksi PAD ini benar-benar realistis, jangan sampai terlalu tinggi dari potensi yang ada. Overestimasi PAD ini bisa berbahaya karena kalau tidak tercapai, akan menyebabkan defisit yang besar,” ucapnya, saat membacakan pandangan fraksinya di Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan | Tahun Sidang 2025, Selasa (14/10/2025).
Selain itu, Fraksi PKB juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, memperkuat upaya optimalisasi sektor-sektor potensial yang dapat meningkatkan kontribusi PAD. Sektor-sektor tersebut antara lain penerimaan pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset daerah.
“Kami melihat masih banyak potensi PAD yang belum digarap secara maksimal. Misalnya, pajak daerah dan retribusi ini masih bisa ditingkatkan lagi dengan perbaikan sistem dan pengawasan yang lebih ketat. Begitu juga dengan pengelolaan aset daerah, ini harus lebih optimal lagi,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKB juga menyoroti alokasi belanja dalam RAPBD. Pihaknya meminta, agar alokasi belanja diprioritaskan untuk pelayanan dasar yang langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur pedesaan, air bersih, sanitasi, serta pengentasan kemiskinan.
“Pelayanan dasar ini adalah kebutuhan utama masyarakat. Jadi, alokasi anggaran untuk sektor-sektor ini harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai justru anggaran, untuk kegiatan-kegiatan yang kurang prioritas yang lebih besar,” tegasnya.
Fraksi PKB juga berharap, agar belanja tidak langsung yang berkaitan dengan birokrasi ditinjau efisiensinya. Tujuannya adalah, agar rasio antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung tetap proporsional.
“Kami melihat masih ada beberapa pos belanja tidak langsung yang bisa diefisienkan. Misalnya, perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan seremonial, dan lain-lain. Dengan efisiensi ini, kita bisa mengalihkan anggaran, untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Red/Adm)
