FAKTAKALTENG.COM – Jajaran anggota Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Palangka Raya menilai, teknologi informasi dan komunikasi penting di kembangkan sebagai salah satu upaya menjaga kestabilan perekonomian rakyat selama Pandemi Covid-19.
“Teknologi digital dewasa ini sangatlah vital perannya. Jika kita merujuk pada data nasional, teknologi digital melekat pada target dari tujuan pembangunan berkelanjutan dan agenda pembangunan hingga 2030. Penanganan pandemi Covid-19 menyadarkan kita betapa tentang pentingnya percepatan mewujudkan masyarakat digital,” kata Anggota DPRD Palangka Raya, Norhaini.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemko) saat ini sedang gencar-gencarnya mengupayakan percepatan pengembangan digitalisasi. Ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah yakni mulai dari sistem pemerintahan dan keuangan daerah yang pada tiap SOPD kini telah beralih ke sistem digital untuk mempermudah layanan, membangun infrastruktur digital serta berupaya meningkatkan literasi ekonomi.
“Talenta digital, penelitian dan inovasi, infrastruktur fisik dan digital disini masih sangat berpotensi besar untuk diperluas. Saya rasa kedepannya diperlukan pendampingan legislatif dan regulasi untuk membantu kita menuju percepatan menuju ke arah sana. Ini tentu akan sejalan dengan Strategi Ekonomi Digital Nasional yang digaungkan oleh pemerintah pusat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan,” jelasnya.
Bagi masyarakat Kota Cantik sendiri, diakui Norhaini juga sudah perlahan-lahan menuju ke arah transformasi ekonomi digital. Hal itu terasa pada saat merebaknya pandemi, dimana keberadaan pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli dibatasi. Pemerintah juga menganjurkan agar berbelanja dan bertransaksi secara digital guna meminimalisir kontak fisik.
“Meski kasus Covid-19 sudah jauh menurun, tapi kebiasaan masyarakat untuk bisa berbelanja dan memasarkan produk secara online maupun memanfaatkan sistem transaksi keuangan online sudah semakin banyak. Saat ini penggunaan dompet digital bisa dilakukan di hampir semua tempat berjualan. Saya rasa masyarakat kita akan bisa beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman,” tuturnya.
Namun yang perlu juga menjadi perhatian pemerintah kota, khususnya dalam ekonomi digital, berbagai permasalahan baru diperkirakan akan bermunculan seperti akses data, perlindungan privasi, kebijakan persaingan, serta norma yang mengatur teknologi.
“Kita berharap isu perkembangan ini bisa pemerintah dan masyarakat ikuti, guna memperkuat sistem perekonomian daerah,” pungkas politisi Partai Golongan Karya (Golkar)ini. (Dy)
