Muara Teweh – Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Barito Utara menyoroti persoalan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik dalam pendapat akhir mereka terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Juru bicara fraksi, H. Tajeri, menyampaikan bahwa belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai Rp1,71 triliun atau 52,66 persen dari total anggaran daerah. Dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan jembatan, penyediaan air bersih, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, hingga infrastruktur di tingkat desa.
“Kami meminta dinas dan badan terkait memperketat pengawasan agar penggunaan anggarannya tepat dan tidak menimbulkan masalah, seperti pengurangan volume pekerjaan atau proyek yang tidak selesai sesuai target,” ujar Tajeri pada rapat paripurna DPRD, Senin (1/12/2025).
Ia menegaskan bahwa F-KIR berharap APBD 2026 mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama konektivitas antarwilayah dan antardesa.
Tajeri juga menyinggung lambatnya penanganan kerusakan jalan dan jembatan di sejumlah kecamatan dan desa. “Sudah beberapa kali kami sampaikan ke dinas, tapi belum ada tindak lanjut. Ini fakta di lapangan,” tegasnya.(Red/Adm)
