PALANGKA RAYA, FAKTAKALTENG.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat paripurna ke-9 masa persidangan I tahun sidang 2024. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, ini mengagendakan penyampaian hasil reses dari lima daerah pemilihan (dapil) di Kalteng.
Rapat dihadiri oleh anggota dewan, juru bicara dari masing-masing dapil, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kalteng.
Riska Agustin mengungkapkan, bahwa rapat paripurna bertujuan untuk menampung dan membahas aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses di lima dapil. “Ada lima dapil yang menyampaikan laporan hasil reses kelompok sesuai dapilnya,” ujarnya.
Laporan hasil reses ini mencakup berbagai aspirasi masyarakat, di antaranya terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Hasil laporan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah.
Dapil I Kalteng meliputi Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, dan Kota Palangka Raya. Dapil II mencakup Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan. Dapil III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Sukamara, dan Lamandau. Dapil IV mencakup Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan Kabupaten Murung Raya. Sedangkan Dapil V meliputi Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau.
Setiap dapil menyampaikan laporan aspirasi masyarakat yang kemudian disampaikan oleh juru bicara yang ditunjuk. Riska Agustin berharap hasil reses ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. “Saya harap apa yang disampaikan oleh juru bicara dapil ini bisa didengar dan ditindaklanjuti baik itu oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi,” harapnya.
Ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat Kalimantan Tengah. Rapat paripurna ini menunjukkan komitmen DPRD Kalteng dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan memastikan bahwa pembangunan di provinsi ini dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (red/adm)
