Muara Teweh – Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Hal tersebut disampaikan saat Hj. Mery menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi TJSLP serta Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digelar di Gedung Balai Antang Muara Teweh, Rabu (12/11/2025). Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, dan dihadiri jajaran Forkopimda, Sekda, pimpinan perangkat daerah, serta perwakilan perusahaan tambang, perkebunan, dan perbankan yang beroperasi di wilayah Barito Utara.
Menanggapi kegiatan tersebut, Ketua DPRD Barito Utara menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah daerah yang terus memperkuat koordinasi dengan dunia usaha.
“Kami di DPRD sangat mendukung langkah Bupati dalam menyinergikan program CSR perusahaan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Banyak potensi yang belum tergarap optimal karena kurangnya koordinasi. Rakor seperti ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi antara pemerintah dan dunia usaha,” ujar Hj. Mery Rukaini.
Menurutnya, sinkronisasi CSR harus diarahkan pada program strategis seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, serta pelestarian lingkungan. Dengan demikian, pelaksanaan CSR tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Barito Utara.
“Kami berharap perusahaan tidak hanya menjalankan CSR sebagai kewajiban formal, tetapi menjadikannya komitmen sosial berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik, CSR bisa menjadi kekuatan besar dalam menggerakkan ekonomi rakyat dan mendukung pembangunan daerah,” tambahnya.
Selain itu, Hj. Mery juga menyoroti upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak daerah, retribusi, serta kewajiban lainnya.
“Optimalisasi PAD penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, apalagi di tengah kondisi penurunan dana transfer pusat. Kami mendorong seluruh perusahaan mematuhi ketentuan pajak daerah, seperti pajak alat berat, pajak air permukaan, dan kewajiban lainnya,” tegasnya.
Hj. Mery menegaskan bahwa DPRD siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang memperkuat pengawasan pelaksanaan CSR dan penerimaan PAD agar keduanya berjalan efektif dan transparan.
“Kami akan terus mengawal dan memastikan agar pelaksanaan CSR dan pengelolaan PAD berjalan dengan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkas Ketua DPRD Barito Utara.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi nyata antara pemerintah, DPRD, dan dunia usaha dalam mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Barito Utara secara berkelanjutan.
