FAKTAKALTENG.COM – Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah mengatakan, di pedalaman Kotim semakin banyak titik-titik ruas jalan yang mengalami kerusakan. Apalagi jika musim hujan, hal itu menjadi masalah bagi daerah pedalaman, terutama infrastruktur jalan.
“Untuk itu saya mendorong harus ada jalur alternatif yang dibangun pemerintah, misalkanya memanfaatkan jalan eks perusahaan HPH (hak pengusahaan hutan) Mentaya Kalang,” kata Juliansyah.
Juliansyah menegaskan, sebagian ruas jalan yang rusak itu, ranah pemerintah kabupaten dan ada juga yang dibawah wewenang pemerintah provinsi.
Seandainya kata Juliansyah, daerah pedalaman tidak ada jalan alternatif yang dibangun perusahaan perkebunan, maka sangat besar kemungkinan akses jalan itu akan lumpuh total.
“Ini untungnya masih ada jalan alternatif dari perusahaan perkebunan. Kalau tidak ada, maka hanya satu jalan yang digunakan, saya yakin kondisi kerusakan sangatlah parah,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra Kotim tersebut menyebutkan, kerusakan itu sejatinya bisa ditangani dengan pembangunan jalan yang permanen. Karena tidak semua ruas jalan rusak, maka untuk titik yang jadi langganan kerusakan bisa saja dibuat dengan rigid beton.
”Kalau hanya ditimbun dengan latritan kemudian disirah hujan maka akan kembali rusak lagi. Karena masalah beban kendaraan diatasnya juga cukup berat, sehingga meski sudah dipadatkan maka tetap rusak,” tegasnya.
Juliansyah berharap agar pemerintah daerah melanjutkan rencana pembangunan jalur alternatif dengan mengambil alih jalur milik HPH Mentaya Kalang. Akses itu dianggap jalan pintas menuju Kecamatan Antang Kalang dengan titik awal dari Bukit Batu Cempaga Hulu langsung menuju ke Kecamatan Antang Kalang.
Panjangnya hanya 104 kilometer, sedangkan jika melalui jalan provinsi jarak tempuh lebih jauh yakni sekitar 200 kilometer. Jalan itu dari Antang Kalang akan menerobos hingga ke daerah Cempaga Hulu.
“Kalau memang proses tidak bermasalah, maka saya sepakat dan pembangunannya bisa dilakukan dengan sistem konsorsium dan sebagian dana pemerintah daerah,” tandasnya. (Red)
