FAKTAKALTENG.COM – Tim Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Selatan (Barsel) terkait Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp71 miliar dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Barsel tahun anggaran 2021, pihaknya berencana akan memanggil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Inspektorat setempat dalam waktu dekat.
“Pada saat ini dilaporkan bahwa di dalam kas daerah ada Silpa tahun 2021 sebesar Rp71 miliar lebih,” kata Ketua Tim Pansus Jarliansyah.
Untuk itu, pihaknya akan menghadirkan Inspektorat dan BPKAD guna mencocokan dan mengevaluasi data terkait Silpa tersebut. Apakah dana itu adalah termasuk dana temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait sepuluh proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang mengalami putus kontrak, ataukah ada sumber dana lainnya.
“Supaya kita tahu dari mana saja sumber dana Silpa itu. Walaupun dijelaskan kemarin bahwa sebagian dana itu merupakan termasuk pengembalian dari sepuluh pekerjaan yang dihentikan itu. Cuma mungkin masih ada dari dana-dana lain yang masih belum kami tahu. Karena kalau menurut saya, tidak mungkin semua dana tersebut cuma dari pengembalian sisa dana sepuluh proyek yang mengalami putus kontrak. Terlalu besar, pasti ada persoalan lainnya,” ujarnya.
Selain itu, Pansus juga akan meminta perpanjangan waktu untuk memeriksa dan mengevaluasi sejumlah masalah yang harus segera dibereskan, yaitu persoalan pelayanan dan pembangunan infrastruktur kesehatan di Kecamatan Dusun Utara, mekanisme pendataan dan pelaksanaan bedah rumah di beberapa kecamatan di Dapil III, serta sejumlah masalah lainnnya menyangkut pendidikan dan pertanian.
“Kami tidak hanya akan mengevaluasi masalah infrastruktur, tapi juga yang berkaitan dengan pelayanan publik. Untuk itu, masih ada beberapa instansi yang akan dipanggil untuk mempertanyakan masalah data, maupun ada beberapa yang harus dikejar ke lapangan,” jelasnya. (Red/**)
