FAKTAKALTENG.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam upayakan maksimalisasi potensi ekspor sumber daya alam (SDA) di sejumlah wilayah kabupaten/kota.
Gubenur Kalteng, Sugianto Sabran meminta pemerintah kabupaten/kota untuk dapat memperkuat koordinasi dengan dinas terkait di tingkat provinsi, dalam meningkatkan sektor perdagangan dan perindustrian melalui pemerataan infrastruktur.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya agar percepatan pembangunan terus berjalan. Pembangunannya akan kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing,” katanya, kemarin, di Palangka Raya.
Pemerataan pembangunan infrastruktur, kata Sugianto Sabran, akan berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan lebih mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada di seluruh wilayah Bumi Tambun Bungai.
“Untuk itu, saya harapkan agar bapak/ibu Bupati/Wali Kota dan kepala satuan organisasi perangkat daerah untuk dapat bersama-sama menjaga komitmen mendorong pembangunan di bidang perdagangan dan perindustrian, melalui program kegiatan yang sejalan dengan pemerintah pusat,” jelasnya.
Pada tahun 2021 yang lalu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik nilai ekspor bersih perdagangan di Kalimantan Tengah, surplus sebesar USD 3.050 juta. Jumlah tersebut melampaui target yang ditetapkan yaitu USD 1.050 juta. Sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 290,47 persen.
Di sisi lain pada tahun yang sama, nilai inflasi Kalimantan Tengah tercatat 3,32 persen lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 3,5 persen. Hal ini menunjukan bahwa nilai inflasi Kalimantan Tengah masih terkendali, dan tidak ada lonjakan harga yang berubah drastis atau signifikan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Yulindra Dedy mengatakan, pihaknya telah mengusulkan rencana pembangunan pelabuhan di teluk Sampit, Kotawaringin Timur, kedalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
Ia juga mengungkapkan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia juga telah menyelesaikan kajian pengembangan Pelabuhan Bahaur, sehingga sekarang tinggal menunggu progres pembangunan fisiknya saja.
“Target pak Gubernur sudah jelas. Pelabuhan ini pintu keluar-masuknya sumber daya alam. Harapan kita, sumber daya alam yang ada di Kalimantan Tengah dapat tercatat di Kalimantan Tengah juga. Tidak di provinsi lain lagi,” katanya.
Pada tahun 2021 lalu, kata Dedy Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan pihak Balai Kementerian Perhubungan Republik Indonesia juga telah menyelesaikan pengerjaan 17 dermaga, untuk menunjang program ketahanan pangan nasional atau food estate.
Selain melakukan realisasi pembangunan pelabuhan di sejumlah daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan percepatan realisasi pembangunan infrastruktur perkeretaapian.
Dedy berharap, dengan akan di bangunnya fasilitas-fasilitas untuk pengembangan hilirisasi industri seperti pelabuhan dan perkeretaapian, pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Tengah akan lebih optimal dan maksimal lagi. Sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (Dy)
