Muara Teweh — Pelayanan kesehatan dan pelaksanaan program bantuan sosial kembali mendapat sorotan dari anggota DPRD Barito Utara, H. Tajeri, dalam pendapat akhir Fraksi KIR terhadap Raperda APBD 2026. Ia menilai masih banyak persoalan yang belum dibenahi pemerintah.
Tajeri menyebut layanan RSUD Muara Teweh masih sering dikeluhkan masyarakat, terutama terkait lambatnya penanganan dan ketersediaan obat.
“Obat sering kosong hingga pasien harus beli di luar. Pelayanan juga lambat. Bahkan di UGD, kondisi darurat malah ditanya dulu soal pembayaran. Seharusnya pasien ditangani dulu, administrasi belakangan,” ujarnya sambil menceritakan pengalamannya membantu korban kecelakaan di Jalan A. Yani.
Di sektor bantuan sosial, ia menyoroti program bedah rumah yang dinilai belum tepat sasaran. Masih ditemukan rumah yang sebenarnya layak huni justru mendapatkan bantuan, sementara warga dengan kondisi rumah memprihatinkan belum tersentuh.
Tajeri juga meminta Dinas PMD meningkatkan pembinaan terhadap desa, mengingat masih ada perangkat desa yang tidak berada di kantor saat jam pelayanan, menunjukkan rendahnya kedisiplinan aparatur.
Meski menyampaikan sejumlah catatan, Fraksi KIR tetap menerima dan menyetujui Raperda APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.(Red/Adm)
