FALTAKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Anggota DPRD sekaligus Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kota Palangka Raya, Jati Asmoro menegaskan pentingnya penguatan manajemen serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan dana hibah. Menurutnya, hal ini krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah.
“BLUD memegang peranan strategis dalam menunjang kualitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan. Oleh sebab itu, tata kelola yang baik wajib diterapkan agar program yang didanai berjalan efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Ia menjelaskan, bahwa penerapan sistem akuntabilitas yang ketat sangat dibutuhkan agar pengelolaan dana bisa dipertanggungjawabkan secara transparan. “Pengawasan internal maupun eksternal harus diperkuat guna mencegah potensi penyimpangan,” jelasnya.
Selain itu, keluhan dari penerima dana hibah yang menganggap proses verifikasi dan pencairan masih lambat juga perlu menjadi perhatian. Padahal, dana hibah ini vital bagi keberlangsungan kegiatan organisasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah.
Untuk itu, DPRD akan mendorong pemerintah kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran dana hibah selama ini. “Evaluasi ini penting untuk membangun sistem yang efektif dan efisien,” ujarnya.
Pihaknya juga meminta agar administrasi hibah sepenuhnya dilakukan secara digital demi meningkatkan transparansi sekaligus mempercepat birokrasi. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan agar pengelola BLUD dan dana hibah tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas hasil dan dampak langsung bagi masyarakat.
DPRD Palangka Raya melalui Badan Anggaran berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten agar kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi warga kota. “Penggunaan dana publik harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Efektivitas menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (red/adm)
