PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mempercepat pengadaan layanan Starlink guna mendukung digitalisasi hingga ke pelosok daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pemerataan akses sinyal yang bisa dirasakan di seluruh kabupaten/kota di Kalteng.
Upaya tersebut mendapat dukungan penuh dari DPRD Provinsi Kalteng, khususnya Komisi III yang membidangi kesejahteraan masyarakat. Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, menyebut bahwa pengadaan Starlink sebanyak 376 unit diprioritaskan bagi desa-desa yang termasuk kategori blank spot, yaitu wilayah yang sama sekali belum memiliki sinyal komunikasi.
“Terkait pengadaan Starlink sebanyak 376 unit untuk seluruh Kalimantan Tengah, itu diprioritaskan untuk desa-desa yang masuk kategori blank spot, tidak ada sinyal sama sekali,” ujarnya, Jumat 4 Juli 2025.
Namun hingga saat ini, dari total 376 unit, baru sekitar 202 unit yang telah terpasang. Karena itu DPRD mendorong percepatan pemasangan agar seluruh target desa bisa segera terkoneksi. “Saat rapat kerja bersama dinas terkait, kami sudah mendorong percepatan supaya seluruh target desa segera terkoneksi,” jelas Sugiyarto.
Ia juga menyampaikan bahwa akan ada program lanjutan bertajuk “Gubernur Menyapa” tahap kedua yang memanfaatkan jaringan Starlink ini. “Harapannya, semua desa, termasuk sekolah-sekolah di wilayah blank spot, bisa memanfaatkan fasilitas ini sepenuhnya. Kami mendorong agar paling tidak Agustus atau September sudah mulai dimaksimalkan,” katanya.
Saat ini fokus utama pemasangan Starlink memang untuk sekolah-sekolah. Namun Sugiyarto berharap pemanfaatannya tidak hanya terbatas pada Dinas Pendidikan saja. “Dinas-dinas lain juga bisa memanfaatkannya. Misalnya, Dinas Kesehatan untuk layanan penyuluhan di daerah tanpa sinyal, Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk edukasi stunting, atau bahkan rumah sakit seperti RSUD Kalawa Atei untuk layanan psikologis dan komunikasi jarak jauh,” paparnya.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas dinas agar manfaat Starlink lebih luas dan tidak hanya terbatas pada sektor pendidikan formal.
“Mengenai penambahan Starlink, target penyelesaiannya semestinya bisa rampung sebelum akhir tahun 2025,” pungkasnya.(Red/Adm)
