KUALAPEMBUANG, FAKTAKALTENG.COM – Anggota DPRD Kabupaten Seruyan dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, Arahman, melayangkan protes keras terhadap perubahan sepihak Rencana Kerja (RK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Seruyan. Ia menyebutkan bahwa sejumlah program pembangunan yang semula dialokasikan untuk Dapil II dan III justru digeser hampir seluruhnya ke Dapil I tanpa melalui pembahasan bersama DPRD.
Dirinya menyampaikan keberatannya usai mengikuti Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di Gedung Paripurna DPRD Seruyan, rapat tersebut mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan eksekutif.
“Kami kaget karena saat rapat kerja bulan Mei hingga Juni lalu, program yang sebelumnya telah kami sepakati dalam APBD Murni untuk wilayah kami, hilang tanpa jejak. Tiba-tiba, anggarannya berpindah hampir seluruhnya ke satu dapil saja,” ujarnya di Kuala Pembuang, Kamis (12/6).
Dirinya menilai langkah tersebut tidak hanya melanggar etika pemerintahan, tetapi juga merusak prinsip pemerataan pembangunan. Ia menyebut kondisi jalan di Dapil II dan III jauh lebih membutuhkan perhatian karena rusaknya sudah sangat parah, sementara wilayah ibu kota dinilai masih dalam kondisi yang layak.
“Kami merasa dianaktirikan. Kalau pola seperti ini dibiarkan, lalu untuk siapa sebenarnya pembangunan ini diarahkan?” tegasnya.
Ia juga memperingatkan bahwa fraksi gabungan tempat ia bernaung tidak akan tinggal diam jika perubahan itu dipaksakan tanpa persetujuan legislatif. Menurutnya, jika perlu, persoalan ini bisa dibawa ke ranah hukum apabila tidak ada pertanggungjawaban yang jelas pada APBD Perubahan 2025.
Tak hanya itu, dirinya turut menyoroti lambannya respons pemerintah dalam menangani kondisi darurat infrastruktur. Ia meminta Dinas PU segera mengirim alat berat ke Dapil III tanpa menunggu anggaran perubahan, demi merespons kebutuhan mendesak masyarakat.
“Jangan terus-terusan menyalahkan masa lalu. Masyarakat butuh solusi, bukan alasan,” ujarnya menutup pernyataan.
Ia berharap kritik yang ia sampaikan menjadi sinyal kuat bagi Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk lebih adil dan cepat tanggap dalam menangani persoalan pembangunan lintas wilayah.
(isn/faktakalteng.com)
