KUALA PEMBUANG, FAKTAKALTENG.COM – Dalam upaya mendorong transparansi dan keadilan dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Adhian Noor, turut menghadiri Rapat Rekonsiliasi DBH Sawit Tahun Anggaran 2024 yang digelar di ruang rapat bersama perwakilan dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan ini menjadi forum penting untuk memastikan akurasi perhitungan dana yang bersumber dari bea keluar dan pungutan ekspor komoditas kelapa sawit serta produk turunannya.
Dalam sambutannya, Staf Ahli Gubernur menegaskan bahwa DBH Sawit bukan hanya sekadar instrumen fiskal, melainkan juga bentuk kehadiran negara dalam menjamin pemerataan hasil pembangunan di daerah penghasil. Pemerintah provinsi memiliki peran vital dalam memfasilitasi komunikasi antar wilayah serta mengawal penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat.
Adhian Noor menyampaikan pentingnya sinergi antarpemerintah daerah agar pengelolaan DBH Sawit berjalan efektif dan bermanfaat maksimal. Ia berharap pertemuan ini dapat menjadi ruang terbuka untuk menyamakan persepsi, menyelesaikan hambatan, serta merumuskan langkah bersama dalam tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
“Rapat ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan data, menyepakati perhitungan, sekaligus merumuskan solusi atas tantangan yang dihadapi daerah dalam pemanfaatan DBH Sawit. Kolaborasi yang solid sangat kita butuhkan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam,” ujarnya di Kuala Pembuang, Kamis (10/4).
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola perkebunan kelapa sawit yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan secara sosial dan berkelanjutan secara lingkungan.
(isn/faktakalteng.com)
