KUALA PEMBUANG, FAKTAKALTENG.COM – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Seruyan Reson Rusdianto, menanggapi pemadaman layanan WiFi di area perkantoran pemerintahan. Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa penghentian sementara layanan tersebut disebabkan oleh perubahan regulasi dan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Sejumlah fasilitas WiFi di perkantoran Pemerintah Kabupaten Seruyan mengalami pemadaman sejak awal tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari perubahan regulasi hingga kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya, jaringan internet di berbagai kantor pemerintahan berjalan dengan baik, termasuk WiFi publik yang tersedia untuk masyarakat. Namun, seiring dengan kebijakan baru terkait pengadaan barang dan jasa, layanan tersebut terpaksa dihentikan sementara.
“Perubahan aturan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mewajibkan penggunaan katalog elektronik versi 6 (v6) per 1 Januari 2025, sedangkan sebelumnya kita masih menggunakan versi 5. Kami belum sepenuhnya siap untuk transisi ini karena harus memastikan semua proses sesuai dengan regulasi,” ujarnya di Kuala Pembuang, Senin (3/3).
Selain itu, pemerintah pusat mengeluarkan surat edaran yang menunda proses pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana transfer ke daerah hingga ada peraturan lebih lanjut. Hal ini diperkuat dengan instruksi Presiden yang menekankan efisiensi anggaran, termasuk pemangkasan dana perjalanan dinas, publikasi, dan kebutuhan operasional lainnya.
“Kami sudah melakukan konsultasi dengan LKPP dan menunggu arahan lebih lanjut. Jika kami bertindak gegabah tanpa mengikuti aturan yang ada, justru bisa menimbulkan permasalahan administrasi di kemudian hari,” jelasnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Diskominfo Seruyan telah bersurat ke pimpinan sebelumnya, namun belum mendapatkan jawaban pasti. Saat ini, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, untuk mencari solusi terbaik agar layanan internet, khususnya di area perkantoran, bisa segera kembali beroperasi.
“Kami memahami bahwa layanan internet sangat penting bagi kelancaran administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap ada solusi dalam waktu dekat agar WiFi di kantor-kantor pemerintah bisa kembali aktif,” pungkasnya.
(isn/faktakalteng.com)
