PALANGKA RAYA, FAKTAKALTENG.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) Arton S Dohong, mengatakan bahwa kolaborasi harmonis antara legislatif dan pemerintah daerah adalah kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab anggota dewan.
Ia menyebutkan jika DPRD memiliki tugas vital dalam menjaga efektivitas kebijakan pemerintah provinsi dan memastikan kepentingan masyarakat terwakili dalam setiap keputusan yang diambil. “Dalam panggung kepemimpinan di Kalimantan Tengah, peran anggota DPRD tidak boleh dianggap remeh. Mereka bukan sekadar pemain tambahan dalam pemerintahan, melainkan mitra kritis dan konstruktif yang turut bertanggung jawab atas arah kebijakan publik,” ujarnya.
Dirinya juga menggarisbawahi betapa pentingnya peran pengawasan dan kritik yang berbasis konstruktif terhadap kebijakan pemerintah daerah. “Sebagai anggota DPRD, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi dapat memberikan dampak positif di tengah masyarakat. Kita bukan hanya pengawas, tapi juga harus menjadi mitra dalam mendorong terciptanya kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat,” ungkapnya.
Kerja sama yang solid antara legislatif, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi fondasi utama dalam menciptakan keputusan yang bijak dan kebijakan yang terarah di Kalimantan Tengah. Sinergi yang terjalin dengan baik akan memperkuat landasan demokrasi dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ia juga mengajak setiap anggota DPRD untuk tidak hanya fokus pada agenda individual atau partai politik masing-masing, melainkan melihat gambaran besar yang harus dicapai bersama. “Kita bukan bertarung satu sama lain, tapi bekerja bersama untuk mewujudkan visi bersama-sebuah Kalimantan Tengah yang maju, adil, dan sejahtera bagi semua,” tegasnya.
Dalam upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat, Arton menekankan pentingnya dialog yang terbuka dan transparan antara DPRD, pemerintah, dan seluruh stakeholders terkait. “Hanya melalui komunikasi yang baik, aspirasi rakyat dapat tersalurkan dengan baik dan kebijakan yang dihasilkan akan memiliki legitimasi yang kuat dari publik,” pungkasnya. (red/adm)
